Booming Kekurangan Guru SD

OPINI | 22 May 2013

Tak terasa waktu terus berjalan,  seiring dengan reformasi telah berusia 15 tahun, terjadi perubahan-perubahan  dalam pembangunan pendidikan. Semenjak otonomi daerah diberlakukan maka kewenangan, khususnya dalam pengelolaan guru sekolah dasar sangat tergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengembangkan sistem perencanaan sumber daya manusianya. Pemerintah daerah kota/kabupaten lemah dalam melakukan perencanaan sumber daya guru, terutama guru sekolah dasar. Hal ini dapat dibuktikan dengan persoalan distribusi guru yang tidak merata yang tak kunjung terpecahkan.  Di pelosok daerah  banyak kekurangan guru, sementara di kota-kota terjadi kelebihan guru.  Hampir 96 persen daerah masih kekurangan guru (Kompas.com, 22-11-2012) disertai dengan distribusi yang tidak merata baik dalam kabupaten/kota maupun provinsi.

Khususnya kekurangan guru SD, Ketua Umum PGRI Sulistyo mengemukakan bahwa Indonesia kekurangan 500 ribu guru SD, lantaran banyak memasuki masa pensiun yang diangkat pada periode tahun 1974/1975. Data jumlah guru SD pada tahun 2012 sekitar 2,1 juta.  Dengan demikian jumlah kekurangannya hampir seperempat dari  guru yang tersedia. Saya tidak mempunyai data berapa percisnya setiap daerah kekurangan guru SD tersebut. Namun, kembali ke tahun 1974/1975 ribuan hingga puluhan ribu gedung sekolah dibangun. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982/1983 ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993/1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun dalam merespon Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1977 untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dasar dengan tujuan pencapaian wajib belajar 6 tahun. Implikasinya,  pada saat itu terjadi “booming” pengangkatan PNS sebagai guru SD Inpres. Saya termasuk salah satu yang diangkat sebagai guru SD Inpres.

Tahun 1980, saya  lulus Sekolah Pendidikan Dasar (SPG). Waktu itu  diperkirakan terdapat sekitar 800 orang lulusan  SPG  (dari empat SPG)  di satu kabupaten. Tentunya beberapa tahun lagi akan pensiun, karena itu  wajar ketika ketua umum PGRI menyatakan angkatan tahun 1974/1975 memasuki masa pensiun.  Dan kini saya membayangkan dalam  skala nasional 500 ribu kekurangan guru  akan terus menerus terjadi  pada tahun tahun mendatang sebagai akibat dari guru SD Inpres yang akan memasuki masa pensiun tersebut. “Booming” kekurangan guru SD  akan dihadapi  oleh pemerintah kota/kabupaten  di tahun-tahun mendatang. Coba saja  “googling” dimana-mana setiap daerah kekurangan guru SD.

Lalu bagaimana dengan persoalan distribusi penempatan guru di setiap kota/kabupaten yang tidak merata. Masalah ini, juga,  selalu terjadi dari tahun ke tahun, disebabkan oleh banyak guru yang diangkat  di daerah terpencil setelah menjadi PNS dengan berbagai alasan mengajukan pindah tempat mengajar ke kota. Akhirnya, di kota guru kelebihan dan di daerah terpencil tetap saja berkurang. Belum lagi kalau kita memperhatikan tidak meratanya guru antara kota/kabupaten dan provinsi. Kelebihan guru di kota berakibat banyaknya guru yang tidak bisa memenuhi 24 jam wajib mengajar. Guru harus mengajar 24 jam per minggu jika tidak  tunjangan sertifikasi akan diberhentikan. Masalah ini banyak terjadi pada guru bersertifikasi   mata pelajaran, terutama SMP dan SMA/SMK. Untuk mengatasi masalah tersebut, apakah mungkin guru tersebut dipindahkan ke SD yang kekurangan guru ? Tentunya  sebagai guru kelas.

Solusi ini juga tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena bagi guru mata pelajaran mata pelajaran tidak dapat dialih-tugaskan mengajar di SD dengan alasan persoalan linieritas status sertifikat. Guru mata pelajaran harus linier mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya, bukan sebagai guru kelas.  Persoalan linieritas ini harus diselesaikan. Sehingga guru mata pelajaran dapat mengajar di SD. Apakah mungkin, guru mata pelajaran  yang kekurangan jam mengajar itu disertifikasi ulang sebagai guru kelas ?. Yah,… itu artinya menpunyai dua sertifikat baik sebagai guru mata pelajaran  maupun sebagai guru kelas. Semuanya akan terpulang pada urusan perubahan aturan tentang linieritas tersebut. Masih banyak persoalan terkait dengan sertifikasi ini, misalnya apakah guru bahasa Indonesia diakui beban mengajarnya apabila mengajar bahasa daerah? Tentunya tidak, kalau melihat linieritas sertifikasi. Tetapi sangat mungkin semacan ada program bridging (semacam program pelatihan untuk memperoleh sertifikasi mengajar mapel baru bagi mereka yang kekurangan beban mengajar) untuk mengatasi persoalan ini.

Distribusi guru  yang tidak merata ditambah dengan persoalan kekurangan guru SD di berbagai daerah, kalau tidak diantisipasi pada saat ini maka akan menjadi persoalan yang berkepanjangan dalam pembangunan pendidikan.  Upaya peningkatan mutu akan terserap sebagian untuk menyelesaikan persoalan itu. Untuk itu, pemerintah harus mempunyai perencanaan sumber daya manusia, terutama guru secara matang.